SPLP Hubungkan Data Pemerintah, Verifikasi Bansos Ditargetkan Hitungan Menit

Sleman, DJTPD - Ditjen Teknologi Pemerintah Digital (TPD) Kementerian Komunikasi dan Digital terus memantau uji coba Program Perlindungan Sosial Digital. Program ini memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk menghubungkan data antarinstansi sehingga proses verifikasi penerima bantuan sosial dapat berlangsung lebih cepat dan terukur.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan, SPLP menjadi jalur lalu lintas data antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial. Integrasi tersebut memungkinkan data pemerintah dikirim dan dicocokkan untuk membantu menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.

“Komdigi membuat jalan tol (SPLP) agar data antarinstansi dapat dikirimkan dan dicocokkan. Jadi kalau dulu kita ngurus bansos bisa berjam-jam bahkan hari, kini kita targetnya hitungan menit selesai,” ujar Meutya Hafid saat meninjau uji coba Program Perlindungan Sosial Digital di Kelurahan Donoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/08/2026).

Digitalisasi tersebut juga mengubah proses penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Masyarakat dapat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melihat desil dan kelayakan sebagai penerima bansos. Meutya Hafid mengatakan proses berbasis sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

“Kalau dulu masyarakat tidak bisa langsung mendaftar karena harus ada yang datang untuk mendata dan memilih siapa yang berhak, sekarang yang memilih adalah sistem,” ujarnya.

Menurut Meutya Hafid, digitalisasi bansos merupakan inisiatif Presiden untuk membenahi persoalan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. “Dari banyaknya masukan terhadap bantuan sosial yang sudah lama berjalan, masyarakat dari berbagai daerah mengatakan orang yang harusnya dapat tapi tidak dapat, dan sebaliknya. Ini yang menjadi semangat Bapak Presiden untuk membenahi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba saat memberikan laporan pada kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Program Perlindungan Sosial Digital Kabupaten Sleman di Kelurahan Donoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/08/2026).

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba mengatakan, Ditjen TPD telah menugaskan tim untuk memantau pelaksanaan uji coba Program Perlindungan Sosial Digital di Sleman. Pemantauan mencakup pelaksanaan sistem sekaligus penghimpunan masukan dari pemerintah daerah.

“Yang kami pantau bukan saja teknologinya, tapi kami berkesempatan mendapatkan insight dari Kepala Dinas yang nanti kiranya perlu kita sampaikan ke Kementerian Sosial,” ujar Mira.

Mira mengatakan masukan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan uji coba. Ditjen TPD terbuka terhadap berbagai masukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang berkeadilan.

“Pesan Presiden cuma satu, yang berhak harus dapat, yang tidak berhak ya tidak dapat,” tegasnya.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya saat memberikan sambutan pada kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Program Perlindungan Sosial Digital Kabupaten Sleman di Kelurahan Donoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/08/2026).

Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyambut baik pelaksanaan uji coba portal perlindungan sosial di daerahnya. Ia berharap sistem tersebut dapat meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami berharap sistem yang dibangun bersama dapat semakin menyempurnakan akurasi data, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Uji coba Program Perlindungan Sosial Digital berlangsung di Kelurahan Donoharjo, Sleman. Dalam kegiatan tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid meninjau proses pendaftaran masyarakat ke portal Perlindungan Sosial Digital yang dibantu para agen perlinsos. (frs)