Pelajaran dari Bali, Mira Tayyiba Sebut Gotong Royong Kunci Digitalisasi Bansos

Badung, DJTPD Komdigi - Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menilai keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan adat, serta Agen Perlinsos menjadi pelajaran penting dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Di Bali, sebanyak 652.858 Kartu Keluarga (KK) atau 50,52 persen dari total KK telah terdaftar melalui Portal Perlinsos hingga minggu pertama Oktober 2026.

Mira menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi provinsi pertama dengan keterlibatan seluruh kabupaten dan kota dalam pelaksanaan uji coba Digitalisasi Bansos.

"Kami mengapresiasi Bali sebagai provinsi pertama yang melibatkan seluruh kabupaten/kotanya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi Perlinsos," ujarnya dalam Uji Coba Digitalisasi Perlinsos di Pura Dalem Wantilan Kayangan, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (09/10/2026).

Bali juga tercatat sebagai salah satu provinsi dengan cakupan pendaftaran KK tertinggi secara nasional. Kabupaten Buleleng mencatat jumlah pendaftaran terbanyak dengan 174.671 KK, disusul Kabupaten Karangasem sebanyak 88.322 KK dan Kabupaten Badung sebanyak 66.970 KK.

Menurut Mira Tayyiba, capaian tersebut memperlihatkan pentingnya pendampingan langsung agar masyarakat dapat mengakses layanan digital pemerintah. Meski 80,88 persen masyarakat Bali telah dapat memanfaatkan layanan internet, sebanyak 93,35 persen KK yang terdaftar melalui Portal Perlinsos merupakan hasil pendampingan Agen Perlinsos. Sebanyak 12.187 agen aktif terlibat dalam proses pendaftaran.

"Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga membutuhkan kehadiran dan pendampingan langsung kepada masyarakat," jelasnya.

Dalam kunjungan itu, Dirjen TPD menyaksikan proses pendaftaran melalui Portal Perlinsos, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kesiapan Agen Perlinsos, serta integrasi data untuk mendukung pelaksanaan layanan.

"Kami juga menyerap masukan dari pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan kelurahan, Agen Perlinsos, serta masyarakat sebagai penerima manfaat," ungkapnya.

Mira mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur di Bali dalam mendukung pendaftaran masyarakat. Pemerintah daerah melibatkan organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat dan adat, serta Agen Perlinsos. Pemerintah daerah juga menyesuaikan waktu pelayanan hingga sore dan malam hari agar masyarakat dapat mendaftar di tengah aktivitas sehari-hari.

"Inilah pembelajaran penting yang ingin kami petik dari Bali: digitalisasi bukan sekadar menghadirkan teknologi yang canggih, tetapi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada satu pun yang tertinggal," tegas Mira.

Sejalan dengan pelaksanaan uji coba tersebut, Dirjen TPD melakukan pemantauan dan penguatan sistem secara berkala untuk memastikan layanan Digitalisasi Bansos berjalan optimal.

Mira berharap capaian dan keterlibatan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Badung, dapat dipertahankan dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menjalankan digitalisasi bantuan sosial.

Melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Agen Perlinsos, dan masyarakat, digitalisasi bantuan sosial diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (av)