Layanan Kami

Layanan Bantuan Komdigi merupakan platform resmi yang dikelola oleh Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital, dirancang untuk mendukung langkah Anda dalam proses transformasi digital pemerintahan. Kami hadir sebagai mitra yang siap membantu setiap instansi pemerintah dalam mengelola kebutuhan layanan digital mulai dari konsultasi teknis, pendampingan, hingga penyelesaian kendala operasional aplikasi yang telah terdaftar di Layanan Bantuan.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan serta pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Smartfren), serta aplikasi mobile (Android dan iOS). SP4N-LAPOR! ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Keputusan Menteri PAN-RB no. 680 Tahun 2020. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Indonesia.

Layanan email pemerintahan merupakan layanan surat elektronik untuk Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013. Layanan ini terbagi menjadi tiga layanan:

1. Mail Multidomain (untuk Instansi Pusat dan Daerah)

2. Mail go id (untuk ASN perorangan)

3. Desa mail go id (untuk perangkat desa).

Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh Aparatur Sipil Negara di Indonesia.

Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan Kementerian/Lembaga/Daerah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Sistem Desa dan Kawasan (SIDEKA-NG) adalah sebuah aplikasi/layanan yang terdiri dari Website Desa dan Layanan Desa. Adapun Website Desa merupakan Content Management System (CMS) Website yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola website desa masing-masing. Website ini telah berinteroperabilitas dengan data dari Sistem Informasi Desa (Kementerian Desa), Sistem Keuangan Desa serta Profil Desa dan Kelurahan (Kementerian Dalam Negeri). Sedangkan Layanan Desa adalah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam memberikan persetujuan pemerintah untuk dokumen yang diajukan masyarakat. Layanan Desa menyediakan layanan surat yang secara umum diterbitkan oleh Pemerintahan Desa seperti Surat Pengantar/Keterangan/Pernyataan Desa. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

SICANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang berupa sistem cloud untuk layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) merupakan aplikasi berupa Portal Pemerintah Daerah yang dibangun untuk mengintegrasikan e-services yang diselenggarakan di Pemerintah Kab/Kota.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) merupakan pusat kendali dan pertukaran data terpadu yang memediasi, mengarahkan, dan mengamankan komunikasi antar-sistem, aplikasi, dan layanan digital dari berbagai entitas pemerintah, memastikan semua berjalan secara. SPLP berfungsi sebagai perangkat integrasi untuk memfasilitasi pertukaran data dan layanan secara aman antara sistem aplikasi milik instansi pemerintah pusat dan daerah. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh Wali data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Unit Kerja IT K/L dan Dinas Kominfo Daerah).

Layanan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah layanan yang diberikan oleh Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital untuk menjalankan peran Menteri Komdigi sebagai Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Registrar Nama Domain berwenang untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi Penyelenggara Negara, yang meliputi institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat, daerah, desa, dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh Instansi Penyelenggara Negara, yang meliputi institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat, daerah, desa, dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.